JA slide show
Saluran Pengaduan & Saran

  • stop_korupsi
  • 2
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Setiap Rupiah APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

Setiap Rupiah APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

  Jakarta,Perbendaharaan.go.id- Bertempat di Grand Hall Gedung Dhanapala, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran yang dihadiri oleh kementerian/lembaga kembali diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rapat yang dibuka oleh sambutan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono membahas tentang garis besar pelaksanaan APBN di tahun 2015 ini. Dalam sambutannya, Marwanto menekankan bahwa APBN 2015 ini harus mampu mendorong target-target pembangunan dan pendistribusiannya harus merata agar dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan rendah. “Kita hanya memiliki anggaran sebesar 2000 Trilyun, itu pun masih terbagi untuk belanja rutin dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap rupiah dalam APBN harus betul-betul kita monitor pelaksanannya agar dapat…

Detail

Akuntansi Berbasis Akrual ,Sebuah Upaya Membangun Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Akuntansi Berbasis Akrual ,Sebuah Upaya Membangun Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Seluruh belanja negara baik yang bersumber dari APBN atau APBD harus dikomunikasikan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih relevan, andal, untuk pengukuran kinerja pemerintah.“Membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menuntut adanya keterbukaan informasi publik” kata Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo. Kick off implemetasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ditandai dengan sign in Wakil Menteri Keuangan RI pada aplikasi SAIBA(04/03). Mempersiapkan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah dilakukan beberapa hal, berupa penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan…

Detail

Wakil Presiden Menginstruksikan Pemerintah Daerah Untuk Mempersiapkan Langkah-langkah Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Wakil Presiden Menginstruksikan Pemerintah Daerah Untuk Mempersiapkan Langkah-langkah Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Liputan Rakernas Akuntansi Pemerintah Tahun 2014. Jakarta, perbendaharaan.go.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Kami mengintruksikan langsung kepada semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang sebaik-baiknya,” pesan Boediono kepada para undangan yang hadir. Dalam sambutannya, Boediono juga menjelaskan bahwa sejalan dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Pusat sedang mengembangkan moderninasi sistem pengelolaan Keuangan Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan…

Detail

Kontrak Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013

Kontrak Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013 "Gemilang"

Liputan Penandatangan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two hingga Five Tahun 2014 Jakarta, Perbendaharaan.go.id – Ditjen Perbendaharaan kembali menorehkan prestasi kinerjanya di tahun 2013. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana dalam acara penandatangan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, Three, Four dan Five di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kamis (30/1). Terdapat dua capaian terbaik yang diperoleh Ditjen Perbendaharaan dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013. Kedua capaian kinerja tersebut adalah: pertama, indeks kepuasan pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan lebih tinggi daripada indeks rata-rata Kementerian Keuangan. Kedua, nilai reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan menempati peringkat pertama di antara unit eselon I Kemenkeu yang…

Detail

Mendudukkan Bendahara Sesuai Tempatnya

Mendudukkan Bendahara Sesuai Tempatnya

Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 Jakarta,Perbendaharaan.g.id- Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait…

Detail


Buku Tamu